Raperda Pariwisata Yogyakarta Disorot, Air Tanah dan Daya Dukung Jadi Perhatian

Pembangunan Wisata Perlu Memperhatikan Kenyamanan Warga

Pansus juga menyoroti pembangunan infrastruktur, transportasi wisata, aksesibilitas, amenitas, dan ekosistem digital. Pengembangannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelestarian kawasan serta kenyamanan warga.

Dalam pembahasan aspek keberlanjutan, penggunaan indikator kuantitatif turut diusulkan, antara lain untuk penerapan transportasi berbasis energi baru terbarukan dan peningkatan aksesibilitas destinasi.

Krisnadi menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak cukup mengandalkan promosi dan program Dinas Pariwisata. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah, pelaku industri, komunitas budaya, masyarakat, perguruan tinggi, dan asosiasi pariwisata.

Ia meminta pengaturan kelembagaan dalam Raperda membuka ruang kolaborasi yang setara tanpa mengistimewakan organisasi tertentu. Kontribusi sektor pendidikan, infrastruktur, kebudayaan, UMKM, dan transportasi juga perlu memiliki indikator kinerja.

Anggota Pansus Muhammad Sofyan mendorong pembangunan pariwisata menjadi agenda kota yang dijalankan secara terpadu, dengan pembagian peran kelembagaan dan keterlibatan masyarakat yang jelas.

Dari pihak eksekutif, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kadri Renggono, menekankan pentingnya koordinasi lintas-OPD agar program pariwisata memiliki target yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.