Menjaga Air dari Hulu ke Laut, Warga Perlu Dilibatkan Sejak Perencanaan

BALI, GARISBUMI.com – Keberlanjutan program pengelolaan air membutuhkan lebih dari pembangunan infrastruktur. Masyarakat perlu dilibatkan sejak perencanaan agar memiliki peran dalam menjaga sumber air dan fasilitas yang dibangun.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Konferensi Air Internasional ke-11 (IWC-11) di Bali, Rabu (21/10/2026). Diskusi mempertemukan kebutuhan pendanaan, pengelolaan ekosistem, dan keterlibatan warga sebagai bagian yang saling mendukung.

Perwakilan Pacific Community, Raymond Schuster, menekankan pentingnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sumber daya air tidak hanya ditentukan oleh pendekatan teknis.

“Hal yang paling penting untuk membangun keberlanjutan adalah memastikan para pemangku kepentingan terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kegiatan maupun infrastruktur yang dibangun. Kita juga perlu memiliki sistem tata kelola yang baik agar pelaksanaannya semakin efektif,” jelas Raymond.

Ia menyoroti pendekatan source to sea, yakni pengelolaan yang melihat keterkaitan sumber air di hulu hingga ekosistem laut. Pendekatan tersebut dibahas bersama kebutuhan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Raymond, yang berbasis di Fiji dan bekerja di bidang sumber daya air, kebencanaan, serta perencanaan, berharap pengalaman lintas kawasan dapat diterapkan dalam program Pacific Community di Pasifik.

Subak menjadi bahan pembelajaran

Dalam forum tersebut, Indonesia memperkenalkan sejumlah praktik yang menghubungkan pelestarian lingkungan dengan pengetahuan lokal dan penghidupan masyarakat.

Salah satunya adalah subak di Bali, yang memperlihatkan pengelolaan air melalui tata kelola bersama dan kearifan lokal. Pembelajaran lainnya mencakup pengembangan kawasan berbasis geopark, konservasi pesisir dan laut, serta penanganan sampah plastik yang berpotensi mencemari perairan.

Berbagai pengalaman itu menjadi bahan diskusi mengenai cara mengembangkan praktik lokal dan menyesuaikannya dengan kebutuhan wilayah lain.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan KLH/BPLH, Erik Teguh Primiantoro, menegaskan bahwa pertukaran pengetahuan perlu berlanjut menjadi tindakan yang dirasakan masyarakat.

“Implementasi menjadi kata kunci. Kita harus mampu menghasilkan aksi nyata di tingkat tapak, tidak hanya untuk menjawab aspek lingkungan dan sains, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi berbasis lingkungan,” tutur Erik.

Pendanaan perlu menopang keberlanjutan

Untuk mendukung pelaksanaan program, forum turut membahas blended finance atau pembiayaan campuran. Pendekatan ini membuka peluang pendanaan publik, dukungan lembaga internasional, dan keterlibatan sektor swasta untuk saling melengkapi.

Perwakilan United Nations Environment Programme (UNEP), Christine Haffner-Sifakis, menyoroti pembiayaan campuran dan pengelolaan pengetahuan sebagai aspek penting dalam memperkuat kerja sama.

“Kami belajar banyak dari komunitas ini. Kami dapat mengembangkan sinergi, bekerja sama dengan lebih efektif, dan yang terpenting, terus membangun kemitraan yang kuat,” ungkap Christine.

Diskusi IWC-11 menempatkan pendanaan, tata kelola, dan keterlibatan masyarakat sebagai kebutuhan yang harus berjalan bersama. Infrastruktur dan inovasi membutuhkan warga yang terlibat, kapasitas lokal yang memadai, serta dukungan berkelanjutan untuk menjaga manfaatnya.