Enam Perusahaan di Kalteng Dibekukan Izinnya, Diwajibkan Pulihkan Ekosistem Hutan

Sekitar 120 Kasus Sedang Diproses

Selain menjatuhkan sanksi administratif, Kementerian Kehutanan membuka kemungkinan penanganan pidana apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Hingga 21 Oktober 2026, menurut Raja Juli Antoni, sekitar 120 kasus sedang berproses di kementeriannya. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memperkuat penanganan perkara. Koordinasi tersebut akan dilanjutkan dengan Badan Reserse Kriminal Polri.

Menhut menegaskan bahwa penegakan hukum karhutla harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti melanggar, termasuk korporasi.

“Clear perintah Bapak Presiden bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak saja mengena kepada orang-orang kecil, petani-petani kecil, tetapi juga kepada korporasi,” tegasnya.

Kemungkinan proses pidana tersebut masih bergantung pada temuan bukti dan pemenuhan unsur hukum. Pembekuan izin merupakan tindakan administratif dan tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan pidana perusahaan.

Pencegahan hingga Penanganan di Lapangan

Kementerian Kehutanan menyatakan pengendalian karhutla juga dilakukan melalui pencegahan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor.

Pelibatan Masyarakat Peduli Api, masyarakat adat, kelompok tani hutan, serta relawan turut diperkuat untuk mendukung deteksi dini dan penanganan kebakaran di lapangan.