Data Hutan Perlu Diperbarui agar Perlindungan dan Pemanfaatan Lahan Tepat Sasaran

MAKASSAR, GARISBUMI.com – Pemutakhiran data kawasan hutan dan penggunaan informasi geospasial didorong menjadi dasar penentuan perlindungan, rehabilitasi, serta pemanfaatan hutan di Kalimantan dan Sulawesi. Perencanaan kehutanan diharapkan mampu mengarahkan kegiatan di lapangan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) untuk regional Kalimantan dan Sulawesi di Makassar, Kamis (22/10/2026).

“Saya juga menekankan pentingnya pemanfaatan informasi geospasial dan pemutakhiran data kawasan hutan sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.

Menurut Andi Winarno, perencanaan kehutanan perlu digunakan untuk menentukan prioritas, mengarahkan investasi, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan mengevaluasi hasil pembangunan. Dengan demikian, dokumen yang disusun memiliki fungsi nyata dalam pengelolaan kawasan.

Ia menekankan perlunya hubungan yang selaras antara rencana nasional, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) pada tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Keterpaduan itu dibutuhkan agar perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha kehutanan berjalan saling mendukung.

“Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi harus mampu menerjemahkan arahan nasional menjadi prioritas pembangunan kehutanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi sumber daya hutan, kebutuhan masyarakat, dan arah pembangunan daerah,” katanya.

Menjaga Karbon, Tata Air, dan Habitat

Dalam sambutan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang dibacakan Benny Raharjo, perbedaan karakter bentang alam Kalimantan dan Sulawesi menjadi perhatian dalam penyusunan rencana.

Kalimantan memiliki hutan tropis, gambut, dan mangrove yang berperan dalam penyimpanan karbon, tata air, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Sementara Sulawesi memiliki ekosistem pegunungan, keanekaragaman hayati endemik, serta daerah aliran sungai yang terhubung dengan pesisir.

RKTN memuat enam arahan pemanfaatan ruang, meliputi konservasi; perlindungan hutan alam, gambut, dan mangrove; rehabilitasi; pemanfaatan hutan berbasis korporasi; pemanfaatan berbasis masyarakat; serta kawasan untuk nonkehutanan.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa pembagian ruang harus memastikan kawasan yang perlu dilindungi tetap terjaga, ekosistem terdegradasi dipulihkan, dan pemanfaatan hutan tetap memperhatikan fungsi ekologis.

Andi Winarno juga mendorong pembangunan kehutanan mendukung pengurangan emisi, peningkatan penyerapan karbon, dan penguatan ketahanan ekosistem, sejalan dengan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan itu melibatkan dinas lingkungan hidup dan kehutanan, Bappeda, akademisi, serta pengelola KPH. Peserta didorong mengidentifikasi kendala pelaksanaan dan merumuskan langkah yang dapat ditindaklanjuti di daerah.