Koridor Gajah Sumatera dan Layanan Dasar Warga Jadi Perhatian di Bengkalis

“Persoalan masyarakat yang telah lama bermukim di dalam kawasan konservasi perlu kita lihat secara bersama. Kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat harus tetap diperhatikan, tentunya dengan mekanisme kerja sama serta tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengingatkan perangkat daerah agar setiap kegiatan mengikuti ruang lingkup dan lokasi yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pelaksanaan di luar area kesepakatan berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun ketidaksesuaian dengan ketentuan kawasan konservasi.

Ruang lingkup kerja sama yang dipaparkan mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum serta sarana transportasi terbatas, perlindungan dan pengamanan kawasan, peningkatan kualitas habitat satwa, serta pemulihan ekosistem. Kerja sama juga meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Koridor gajah masuk pembahasan, rincian belum dipaparkan

Sosialisasi koridor gajah Sumatera menjadi bagian dari pertemuan tersebut. Namun, keterangan Prokopim Pemkab Bengkalis belum memerinci lokasi dan cakupan koridor, kondisi habitat, maupun langkah perlindungan yang dibahas.

Keterangan itu juga belum menyebut lokasi permukiman serta jenis pelayanan dasar yang menjadi prioritas. Dengan demikian, pertemuan tersebut belum memberikan gambaran rinci mengenai hubungan antara rencana pembangunan, kebutuhan warga, dan perlindungan koridor gajah di lapangan.

Evaluasi menjadi dasar rencana kerja