Pusat Data AI Butuh Tambahan Listrik 20 GW, Energi Bersih Jadi Kunci Investasi

DENPASAR, GARISBUMI.com – Pertumbuhan pusat data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuka peluang investasi bagi Indonesia. Namun, peluang itu membawa kebutuhan listrik yang besar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut tambahan daya yang diperlukan mencapai 20 gigawatt (GW).

Besarnya kebutuhan tersebut membuat kesiapan pasokan energi, terutama energi bersih, menjadi faktor penting dalam menarik investasi pusat data. Pemerintah pun mendorong Batam, Karimun, dan Bintan menjadi kawasan pengembangan industri digital tersebut.

“Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW. 20 GW ini sama dengan 20.000 MW. Itu sama dengan 20 persen dari total listrik yang existing sekarang. Ini enggak sedikit, cukup besar sekali,” ujar Bahlil dalam sambutannya pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin (19/10/2026), sebagaimana dikutip dari keterangan Kementerian ESDM.

Menurut Bahlil, digitalisasi merupakan instrumen industrialisasi yang memerlukan dukungan energi memadai. Tanpa kesiapan pasokan listrik, perkembangan teknologi berpotensi menghadirkan persoalan baru.

Setiap pesan, video, dan pertanyaan kepada aplikasi AI membutuhkan pemrosesan di server pusat data. Seiring berkembangnya teknologi tersebut, kebutuhan daya untuk mengoperasikan pusat data juga meningkat.

Dalam keterangan Kementerian ESDM, pusat data pada era komputasi awan disebut membutuhkan daya sekitar 10–30 megawatt (MW). Sementara itu, kebutuhan daya pusat data berbasis AI dapat mencapai 100 MW hingga 1 GW.

Selain listrik, realisasi investasi bergantung pada ketersediaan air, jaringan serat optik, serta kesiapan lokasi.

Batam, Karimun, dan Bintan Jadi Kawasan Pengembangan

Pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan menjadi simpul baru pusat data Indonesia dalam ekosistem regional yang juga mencakup Malaysia dan Singapura.

Bahlil menilai ketiga kawasan tersebut memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari ketersediaan air, kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat, Jakarta, atau Bali, hingga peluang pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

“Kita akan membangun sekarang PLTS kurang lebih sekitar 100 gigawatt-peak. Dan saya punya keyakinan, teman-teman investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan. Dan ini sebuah peluang bisnis,” kata Bahlil.

Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tersebut mencakup pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, serta pemanfaatannya di kawasan industri.

Di Batam, kapasitas pusat data yang sudah tersedia, memiliki komitmen, dan masih dalam tahap pengembangan disebut mencapai total 1,47 GW. Angka tersebut mencakup berbagai tahap pengembangan, sehingga tidak seluruhnya merupakan kapasitas yang telah beroperasi.

PLN Batam dan DayOne juga telah menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 450 MW. Kementerian ESDM menyebutnya sebagai kontrak pasokan listrik terbesar untuk pusat data di Indonesia.

Pasokan Listrik dan Keterlibatan Pengusaha Lokal

Dari sisi penyediaan energi, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memuat rencana penambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW.

Rinciannya mencakup 42,6 GW dari EBT, 10,3 GW berupa sistem penyimpanan energi, serta 16,6 GW dari pembangkit fosil. Potensi investasi dalam rencana tersebut mencapai Rp2.967,4 triliun.

Untuk menyesuaikan kesiapan pasokan dengan kebutuhan industri, pemerintah akan meminta data rencana lokasi dari calon investor pusat data. Informasi itu menjadi dasar penyiapan energi di kawasan tujuan investasi.

Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan aturan agar investor menggandeng pengusaha nasional dan daerah.

“Kita harus sharing dengan pengusaha lokal. Jangan juga semuanya dikerjain oleh mereka sendiri,” tegasnya.

Kesiapan energi bersih dan keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi dua perhatian dalam pengembangan pusat data. Pemerintah berharap investasi digital turut membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah.