Pemerintah Targetkan Tambahan Energi Terbarukan 42,6 GW hingga 2034

JAKARTA - Forum energi bersih yang kembali digelar setelah tiga tahun vakum membahas regulasi, investasi, teknologi, dan penguatan industri dalam negeri.

Pemerintah menargetkan tambahan pembangkit energi baru dan terbarukan sebesar 42,6 gigawatt hingga 2034. Target tersebut mencakup sekitar 62 persen dari total penambahan kapasitas pembangkit yang direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025–2034.

Target itu disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot saat membuka IndoEBTKE Convention and Exhibition atau IndoEBTKE ConEx 2026 di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.

IndoEBTKE ConEx kembali digelar setelah tiga tahun vakum. Memasuki penyelenggaraan ke-12, forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk membahas pengembangan energi bersih di Indonesia.

“Pada RUPTL ini sekitar 62 persen, sekitar 42,6 gigawatt, ini merupakan target kita untuk meningkatkan pasokan energi, khususnya energi baru dan terbarukan,” kata Yuliot.

Forum tersebut membahas berbagai persoalan yang masih menghambat pengembangan energi terbarukan, mulai dari regulasi, teknologi, infrastruktur, logistik, pembiayaan, hingga kemampuan riset dan inovasi.

Pemerintah menempatkan pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian energi nasional. Langkah itu dinilai semakin penting di tengah dinamika geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasok dan meningkatkan harga energi.

Gangguan pasokan energi, menurut Yuliot, dapat berdampak terhadap inflasi, biaya produksi, serta beban subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung pemerintah.

“Energi baru terbarukan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi,” ujarnya.

Selain menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan, pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati melalui penerapan B50. Pemerintah juga mempercepat penggunaan kendaraan listrik, pembangunan jaringan gas, pemanfaatan compressed natural gas sebagai pengganti LPG, serta penggunaan sumber energi bersih lainnya.

Sampah perkotaan turut diproyeksikan menjadi sumber energi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, timbulan sampah nasional pada 2025 mencapai 52,6 juta ton atau sekitar 145 ribu ton per hari. Namun, baru sekitar 25 persen yang telah terkelola.

Melalui teknologi waste to energy, sampah dapat diolah menjadi listrik, biomassa, dan bahan bakar minyak terbarukan. Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat menekan pencemaran sekaligus mengurangi timbunan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Di luar kebutuhan pembangkit, pemerintah menilai Indonesia harus membangun rantai pasok energi bersih yang terintegrasi. Pengembangan energi terbarukan tidak boleh hanya bergantung pada peralatan dan teknologi yang didatangkan dari luar negeri.

“Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita membangun ekosistem energi baru terbarukan. Jadi, kita harus melihat rantai pasok yang harus terintegrasi,” kata Yuliot.

Menurut dia, integrasi perlu dibangun dari penyediaan bahan baku, industri manufaktur, penguasaan teknologi, hingga penyiapan sumber daya manusia. Tanpa hubungan yang kuat antarkomponen tersebut, rantai pasok energi terbarukan berisiko terputus.

Indonesia mempunyai sejumlah sumber daya mineral yang dapat menopang industri energi bersih, antara lain bauksit, nikel, silika, dan tembaga. Komoditas tersebut dibutuhkan dalam pengembangan baterai, panel surya, dan berbagai perangkat teknologi energi.

Namun, ketersediaan bahan baku perlu disertai penguasaan teknologi, riset, inovasi, kapasitas manufaktur, dan keterlibatan pelaku usaha nasional agar transisi energi tidak menciptakan bentuk ketergantungan baru.

Kembalinya IndoEBTKE ConEx diharapkan membuka ruang lebih luas untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah, kemampuan industri, hasil riset akademik, serta dukungan pembiayaan. Forum ini juga menjadi tempat untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari jalan keluar bagi percepatan pengembangan energi bersih di Indonesia. (red)