Akses PLTS Desa dan Kebutuhan BBM Jadi Sorotan Pemeriksaan Energi Maluku Utara

TERNATE, GARISBUMI.com – Kendala pengiriman peralatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk desa serta ketepatan pendataan kebutuhan bahan bakar menjadi persoalan yang mengemuka saat dimulainya pemeriksaan kinerja ketahanan energi di Maluku Utara, Senin (26/10/2026).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa efektivitas peran pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan energi nasional untuk Tahun Anggaran 2025 dan Semester I 2026. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung hingga 26 November 2026.

Dalam pertemuan awal pemeriksaan di Ternate, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin A. Kadir menyoroti kendala akses pelabuhan untuk pengiriman peralatan PLTS dalam program Desa Berlistrik.

Ia juga menekankan pentingnya pelaporan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak tanah secara akurat agar tidak menimbulkan kelangkaan. Dinamika perpindahan penduduk antarwilayah di Halmahera turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.

Persoalan yang disampaikan itu merupakan konteks awal dari pemerintah daerah, belum berupa temuan pemeriksaan BPK.

Menilai Akses dan Keterjangkauan Energi

Pengendali Teknis Tim BPK, Muhammad, menjelaskan bahwa pemeriksaan berfokus pada kinerja pemerintah daerah, bukan pemeriksaan laporan keuangan.

“Pemeriksaan ketahanan energi ini sifatnya adalah pemeriksaan kinerja yang hasil akhirnya berupa temuan, simpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan menuju efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Untuk pemeriksaan ini, tujuan akhirnya adalah menilai efektivitas,” jelasnya.

Cakupannya meliputi energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), ketenagalistrikan, serta minyak dan gas bumi.

Penilaian mengacu pada empat pilar ketahanan energi, yakni ketersediaan pasokan, perluasan akses, keterjangkauan, serta transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan pemeriksaan memperhatikan keterkaitan peran pemerintah daerah dengan kementerian, PLN, Pertamina, dan instansi lainnya.

Samsudin meminta organisasi perangkat daerah menyiapkan dokumen yang lengkap dan valid agar proses pemeriksaan berjalan lancar.

“Pemeriksaan kinerja ini pada hakikatnya membantu kita dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi dasar perbaikan peran pemerintah daerah dalam mendukung layanan energi. Pada tahap awal ini, BPK belum menyampaikan simpulan mengenai efektivitas program ketahanan energi di Maluku Utara.