KKP Targetkan Kawasan Konservasi Laut Capai 97,5 Juta Hektare

JAKARTA - Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu diajak terlibat dalam riset konservasi, karbon biru, pengelolaan pesisir, dan pengembangan ekonomi biru.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan kawasan konservasi mencapai 30 persen wilayah laut Indonesia atau sekitar 97,5 juta hektare pada 2045. Hingga 2025, kawasan laut yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi mencapai sekitar 30,9 juta hektare.

Target tersebut diperkenalkan kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu saat mengikuti audiensi dan kunjungan edukasi di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.

Sebanyak 45 mahasiswa dan enam dosen pendamping mengikuti kegiatan yang membahas pengelolaan sumber daya kelautan, konservasi ekosistem, ekonomi biru, karbon biru, serta peluang riset dan pengembangan karier di sektor kelautan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Miftahul Huda mengatakan, pengelolaan laut harus mampu menjaga ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

“Tantangan kita di sektor kelautan adalah menyatukan dua hal: menjaga keberlanjutan ekosistem dan spesies di dalamnya, sekaligus mendorong agar sumber daya ini memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Miftahul.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menjalankan sejumlah program yang mencakup konservasi ekosistem, perlindungan spesies dan sumber daya genetik, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan jasa bahari, serta pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mengenai potensi karbon biru. Karbon tersebut tersimpan dalam ekosistem pesisir dan laut, antara lain mangrove dan padang lamun, yang mempunyai peran penting dalam menyerap serta menyimpan emisi karbon.

Selain konservasi dan karbon biru, KKP memperkenalkan pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk mendukung pengembangan biofarmakologi. Bidang tersebut membuka peluang riset mengenai penggunaan organisme laut dalam pengembangan bahan obat dan produk kesehatan.

KKP juga menawarkan ruang kolaborasi kepada mahasiswa melalui penelitian tugas akhir dan program magang di lingkungan kementerian maupun unit pelaksana teknis. Kesempatan itu dapat dimanfaatkan sesuai mekanisme dan persyaratan yang berlaku.

Ketua Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu Yar Johan mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan lapangan mata kuliah wajib. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga melihat langsung penerapan kebijakan dan pengelolaan sumber daya kelautan.

“Kami berharap anak-anak kami mendapatkan ilmu, pengalaman, serta bimbingan langsung melalui field trip hari ini,” kata Yar Johan.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat membuka kolaborasi yang lebih luas antara Universitas Bengkulu dan KKP, khususnya dalam penelitian dan pengelolaan sumber daya laut.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa turut memperoleh penjelasan mengenai Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau K-SIGN di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kawasan itu dikembangkan untuk mendukung swasembada garam sekaligus membuka peluang penelitian di bidang kelautan.

Diskusi juga mencakup pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan biota perairan yang terancam punah, pengelolaan kawasan konservasi, serta penguatan kerja sama riset antara pemerintah dan perguruan tinggi.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang memahami hubungan antara perlindungan ekosistem dan pemanfaatan potensi ekonomi laut. Keterlibatan mahasiswa dan perguruan tinggi dinilai penting untuk memperkuat kebijakan kelautan berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan kebutuhan masyarakat pesisir.